Tulungagung ( Jatim ) Mitra TNI – POLRI.com
Minimnya alokasi anggaran membuat Pemerintah Tulungagung kewalahan memperbaiki ratusan kilometer jalan yang rusak. Tahun ini saja alokasi perbaikan jalan hanya Rp 30 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulungagung Dwi Hari Subagyo mengatakan panjang ruas jalan kabupaten mencapai 1.775 kilometer yang tersebar di 19 kecamatan. Dari jumlah itu sepanjang 1.366,7 kilometer dalam kondisi baik.
“Dengan panjang jalan 1.775 kilometer itu yang kondisi mantap 77%, ada sekitar 23% yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan,” kata Dwi Hari kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).
Kerusakan paling parah terjadi di ruas Campurdarat, Besuki, Sendang, Kalidawir, dan Pucanglaban. Untuk memperbaiki kerusakan itu dibutuhkan anggaran minimal Rp 1 triliun.
“Jadi kalau memang ingin dikerjakan dalam 5 tahun, minimal 1 tahun, ya, butuh sekitar Rp 200 miliar,” jelasnya.
Namun, harapan itu tak sesuai kenyataan. Pada APBD 2025 Dinas PUPR Tulungagung hanya mendapatkan alokasi anggaran perbaikan jalan sebesar Rp 30 miliar.
“Sekitar Rp 21 miliar akan kami alokasikan untuk perbaikan jalan di wilayah selatan,” ujarnya.
Untuk memaksimalkan ketersediaan anggaran pihaknya akan memprioritaskan perbaikan jalan yang kondisinya rusak parah. Harapannya akses perekonomian dan mobilitas masyarakat bisa pulih.
Dari hasil analisa PUPR kerusakan jalan di Tulungagung diakibatkan oleh faktor cuaca hingga tonase yang berlebih. Hujan dengan intensitas tinggi akan mempercepat kerusakan jalan, terlebih jika air mengalir langsung ke jalan raya.
“Kalau di daerah selatan memang faktor cuaca dan tonase, terutama kontainer-kontainer, itu yang menjadi catatan kami,” ujar Hari.
Dia melanjutkan bahwa wilayah selatan Tulungagung seperti di Kecamatan Campurdarat dan Besuki menjadi pusat industri batu marmer dan batu alam, sehingga banyak kendaraan bertonase besar yang melintas.
“Belum lagi ada ancar (aliran air dari hulu), karena memang hutannya banyak yang gundul. Untuk menyelesaikan ini tidak bisa hanya PUPR saja, perlu duduk bersama dengan berbagai stakeholder termasuk Perhutani,” katanya.
(Jambrong)
