Nabire Papua Tengah || Mitra TNI – POLRI.com
Di tengah semangat perjuangan yang terus menyala, ratusan Pencari Kerja (Pencaker) Kode R dari delapan kabupaten di Papua Tengah memalang Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Tengah pada Senin (15/9/2025).
Aksi berlangsung sejak pagi ini menjadi simbol tekad generasi muda untuk memperjuangkan hak-hak Orang Asli Papua (OAP) di dunia kerja.
Sementara itu, Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K., hadir langsung memantau jalannya aksi. Ia menyebut sekitar 150 orang berkumpul sejak pukul 07.30 WIT untuk menyampaikan aspirasi mereka.
“Kita bisa saksikan bersama bahwa adanya penyampaian aspirasi dari saudara-saudara kita, orang tua, adik-kakak, mama-bapak yang hadir di depan kantor BKPSDM. Mereka berjuang menyuarakan masa depan terkait pencaker dengan Kode R,” ujar AKBP Samuel kepada wartawan.
Menurutnya, meskipun terdapat dinamika dalam orasi, situasi tetap aman dan terkendali. Selain itu, massa menunjukkan kedewasaan dalam menyuarakan hak-haknya.
Di sisi lain, polisi menurunkan 150 personel sebanding dengan jumlah massa. Namun, aparat tidak serta-merta menempuh jalur hukum. Sebaliknya, mereka mengutamakan langkah persuasif untuk menjaga agar aspirasi tersampaikan tanpa benturan.
“Kami membaca situasi dan memilih cara persuasif, memberikan pengertian serta masukan agar semuanya berdampak baik,” tegas Kapolres.
Dengan begitu, aspirasi masyarakat tetap tersalurkan, sementara itu stabilitas keamanan juga terjaga.
Menjelang sore, massa mulai membubarkan diri dengan tertib. Kapolres memastikan pelayanan di Kantor BKPSDM Papua Tengah akan berjalan normal pada hari berikutnya. Namun demikian, ia menilai aksi ini kemungkinan berlanjut dalam beberapa hari ke depan, seiring tuntutan Pencaker Kode R yang menanti kejelasan dari pemerintah.
Pada akhirnya, aksi ini memperlihatkan bahwa perjuangan bisa disampaikan tanpa kekerasan. Meskipun begitu, kepolisian menunjukkan bahwa keamanan dapat dijaga dengan pendekatan humanis. Semangat damai dari masyarakat dan sikap persuasif aparat menjadi teladan bahwa demokrasi akan bernilai ketika rakyat bersuara, dan negara mendengar dengan hati. (Aw)
