Batu Bara ||Sumut Mitra TNI – POLRI.com
14 September 2025
Upaya pembajakan produksi Crude Palm Oil (CPO) milik PTPN IV Regional II Unit PKS Tinjowan dan sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) BUMN di Sumatera Utara kembali menjadi sorotan.
Alih-alih surut setelah berulang kali diberitakan puluhan media, praktik mafia CPO justru semakin menjamur di wilayah hukum Polres Batu Bara.
Dari hasil pantauan Indonesia Maju, Sabtu (13/9/2025), sejumlah gudang CPO dan inti yang diduga menampung hasil pembajakan terlihat beroperasi secara terang-terangan di Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara.
Gudang tersebut disebut mengincar produksi PKS Air Batu dan PKS Pulo Raja. Tidak jauh dari lokasi, di Desa Petatal, berdiri pula gudang CPO yang ditengarai menampung produksi PKS Tinjowan.
Praktik serupa juga ditemukan di Kabu-kabu, Kecamatan Lima Puluh, dengan gudang yang disebut menargetkan produksi PKS Dosin Mayang dan Sei Mangkei. Bahkan, di satu kecamatan dengan Polres Batu Bara, berdiri gudang CPO yang nyaris menyerupai pabrik kelapa sawit baru.
Semua pabrik kelapa sawit yang menjadi sasaran adalah milik BUMN. Namun, ironisnya, meski titik koordinat gudang-gudang CPO tersebut sudah dikirimkan awak media ke WhatsApp Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Wisnu Hermawan Pebruanto, sejak Rabu (10/9/2025), hingga kini tidak ada respons maupun tindakan nyata dari pihak Polda Sumut.
Tak hanya itu, sebanyak 15 media online juga telah mempublikasikan kasus ini. Meski sudah viral, kegiatan para pembajak masih berjalan lancar tanpa hambatan. Kondisi ini semakin memperkuat dugaan publik bahwa aparat penegak hukum di Sumut tidak mampu—atau enggan—mengatasi mafia CPO yang jelas-jelas merugikan perekonomian negara.
“Kami menduga ada permainan besar, bahkan potensi korupsi antara oknum institusi Polri dan kementerian terkait BUMN di Pulau Sumatera,” ungkap salah satu pengamat yang enggan disebutkan namanya.
Situasi ini memunculkan desakan agar Presiden Prabowo Subianto bersama DPR RI, khususnya Komisi III, segera turun tangan melakukan evaluasi mendalam. Publik menuntut tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang diduga terlibat, demi menyelamatkan aset negara dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Red##
