Bekasi || Jabar Mitra TNI – POLRI.com
Pernyataan Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, menuai kecaman luas setelah ia merespons pertanyaan wartawan tentang tunjangan rumah anggota dewan dengan menyinggung soal “tunjangan” wartawan melalui kerja sama advertorial.
Sikapnya yang terkesan defensif dan balik menyerang wartawan ini dinilai sebagai upaya untuk mengalihkan isu transparansi fasilitas publik.
Ketua Umum Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO-I), Baba Icang Rahardian, dengan tegas menyebut pernyataan Sardi sebagai bentuk pelecehan terhadap profesi jurnalis. “Tidak semua media mendapatkan kerja sama advertorial.
Kalaupun dapat, berapa sih nilainya? Ini jelas berbeda jauh dengan tunjangan rumah dan berbagai fasilitas mewah yang dinikmati anggota dewan,” ujar Icang.
Pernyataan ini bukan hanya menunjukkan ketidakpahaman pejabat publik terhadap kondisi riil media, tetapi juga mengindikasikan bahwa kerja sama media seringkali hanya diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang memiliki kedekatan.
Hal ini menguatkan dugaan bahwa hubungan antara pemerintah dan media tidak sepenuhnya didasari oleh kepentingan publik, melainkan oleh transaksi terselubung.
Icang menekankan bahwa wartawan menjalankan fungsi kontrol sosial dan tidak seharusnya dipertukarkan dengan imbalan materi yang tidak sebanding. “Di masa sulit ini, banyak media yang jatuh bangun.
Kami berjuang untuk bertahan hidup, sama seperti masyarakat. Jangan samakan kami dengan anggota DPRD yang aman secara finansial,” pungkasnya.
Kontroversi ini menjadi cerminan nyata dari ketegangan antara pejabat publik yang ingin menghindari pertanyaan kritis dan media yang berjuang untuk tetap independen.
Pernyataan Sardi Effendi seolah mengonfirmasi adanya praktik yang membatasi ruang gerak media kritis, menjadikan isu ini lebih dari sekadar perbandingan sepele, melainkan masalah etika dan transparansi publik yang serius.
Tim Redaksi Prima
