Pati || Jateng Mitra TNI – POLRI.com
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya turun tangan menanggapi polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang mencapai 250%. Kenaikan ini memicu gelombang protes dari masyarakat setempat.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, telah memerintahkan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri untuk melakukan pengecekan menyeluruh terkait kebijakan tersebut. “Lagi kita cek.
Saya sudah perintahkan Itjen (Inspektorat Jenderal) untuk mengecek, itu saja, dasarnya apa,” ujar Tito di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/8/25).
Kenaikan PBB yang drastis ini menjadi kontroversi dan menimbulkan keresahan di kalangan warga Kabupaten Pati, yang merasa keberatan dengan besaran pajak baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
Langkah Kemendagri diharapkan dapat memberikan kejelasan dan solusi atas permasalahan ini.
Dipicu dari pernyataan kontroversial Bupati Pati, Sudewo, yang menantang rakyatnya untuk demo terkait kenaikan pajak PBB-P2 sebesar 250% bak menyulut api dalam sekam.
“Jangankan 5.000, 50.000 orang saya tidak akan gentar,” ungkap Sudewo, Bupati Pati dalam sebuah keterangan pers baru baru ini., yang akhirnya tantangan ini disambut dengan perlawanan yang lebih membara dari masyarakat, Senin 4 Agustus 2025.
Alih-alih mundur, warga Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) justru menggalang donasi logistik, bahkan telor dan tomat busuk, sebagai simbol perlawanan terhadap “kebusukan pemerintah daerah”.
Aksi demonstrasi yang dijadwalkan pada 13 Agustus mendatang diprediksi akan mengerahkan belasan ribu massa dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga tokoh-tokoh lokal.
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Ini adalah pertaruhan kehormatan antara penguasa dan rakyatnya. Ketika bupati bersikukuh keputusannya adalah “yang terbaik untuk pembangunan Pati”, masyarakat menilai kebijakan itu “melanggar hukum dan moral” serta “menyengsarakan rakyat”.
Sebelumnya peristiwa dramatis mengguncang Pati pada Selasa, 5 Agustus 2025, ketika ratusan warga yang marah mengepung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Mereka menuntut pengembalian paksa donasi air mineral yang sebelumnya disita petugas dari posko Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di alun-alun.
Aksi ini berujung pada kericuhan dan pengambilan barang secara paksa oleh massa.
Awal mula ketegangan terjadi saat petugas Satpol PP tiba-tiba menyita tiga perempat dari total donasi yang terkumpul. Aksi ini langsung memicu perlawanan dari para relawan AMPB.
Namun, karena kalah jumlah, mereka tidak berdaya menyaksikan ratusan dus air mineral diangkut ke kantor Satpol PP.
Massa yang tak terima dengan perampasan ini segera membanjiri jalan menuju kantor Satpol PP, membuat lalu lintas di sekitar area tersebut lumpuh total, (PRIMA)
