Gresik || Jatim Mitra TNI – POLRI.com
Skandal pemotongan Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Desa Duduk Sampeyan, Gresik, kian menguak borok kekuasaan di level Desa.
Bukannya memberi klarifikasi secara transparan, jajaran Pemerintah Desa justru memilih langkah mencurigakan:
Menggelar rapat mendadak di tengah malam sesaat setelah kasus mencuat ke publik.
Menurut informasi yang dihimpun dari internal Desa oleh Ketua PAC BRNR (Barisan Relawan Nusantara Raya), Suwari, rapat tersebut digelar tengah malam di Balai Desa. “Biasanya rapat maksimal jam 8 malam, ini hampir tengah malam, suasananya panik, saling tunjuk dan saling salahkan,” jelas Suwari.
Pemilihan waktu tak biasa itu menimbulkan spekulasi liar. Publik menilai, ini bukan sekadar musyawarah, melainkan upaya tutup lobang skandal yang mulai bocor pasca pemberitaan viral.
Sebelumnya, diketahui sejumlah penerima BSU diminta menyetorkan kembali uang bantuan kepada oknum perangkat Desa.
Setelah desakan keras dari aktivis BRNR, sebagian dana disebut dikembalikan.
Namun tidak semua warga menerima pengembalian, dan nominalnya pun tidak merata.
Yang mengejutkan, berdasarkan investigasi relawan dilapangan, malam sebelum pengembalian dana, rumah-rumah warga didatangi oleh perangkat desa, mulai dari lurah, sekdes, hingga kepala dusun. Diduga kuat ada tekanan kepada warga agar tidak membuka suara ke media atau pihak luar.
Sekretaris Desa, Abdul Aziz Wasik, sempat mengakui adanya pemotongan dengan dalih “kesalahpahaman teknis.” Namun, pengakuan itu dianggap angin lalu oleh publik.
“Wong maling pitik ae nek ketahuan yo digebuki, yo dihukum. Iki kok enak temen!” tegas Suwari dengan nada kesal, menilai tindakan ini sudah masuk kategori pungli dan seharusnya diproses hukum.
Perangkat Desa Kompak Bungkam
Investigasi lanjutan pada Rabu, 6 Agustus 2025, oleh tim wartawan menemukan bahwa saat ditemui di Kantor Desa, para perangkat yang hadir tidak berani memberikan komentar. Kasipem dan Kaur Umum memilih melempar tanggung jawab ke Sekdes dan Kades.
“Silakan tanya ke Sekdes atau Kepala Desa,” ujar Kasipem singkat sambil menghindari rekaman media.
Ironisnya, pihak yang dianggap paling tahu justru menghiang sulit dikonfirmasi
Ketua Presidium DPP PWDPI (Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia), Gus Aulia, SE., MM., SH, menilai bahwa tindakan pemotongan sepihak bantuan rakyat adalah pengkhianatan terhadap rakyat kecil.
“Ini sudah jelas pungli, aparat penegak hukum (APH) harus turun tangan. Jangan sampai ini jadi preseden buruk,” tegasnya.
Sementara itu, pihak kecamatan saat dikonfirmasi menyatakan agar perkara ini konfirmasi langsung dilakukan ke Kepala Desa Duduksampeyan.
Hingga berita ini diterbitkan, perangkat desa masih belum memberikan klarifikasi resmi. Aktivis dan relawan dari berbagai elemen masyarakat terus menyelidiki kasus ini.
Lebih dari sekadar uang rakyat, ini soal keadilan dan integritas negara di tingkat desa. Jika tidak ada penindakan, maka jangan heran jika skandal demi skandal akan kembali muncul di desa lain, menimpa rakyat yang selalu jadi korban kebijakan culas.
Ynt
