Purbalingga || Mitra TNI – POLRI.com
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Purbalingga dari Fraksi PKB, Sarjono, menyampaikan keprihatinannya atas maraknya praktik bisnis seragam di lingkungan sekolah yang dinilai membebani masyarakat.
Ia menegaskan bahwa hal tersebut bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan maupun Dinas Pendidikan setempat.
“Ketentuan mengenai pengadaan seragam sekolah sudah sangat jelas.
Sekolah tidak diperbolehkan mengelola, menjual, atau mewajibkan pembelian seragam melalui satu pihak tertentu, apalagi dengan harga yang tidak rasional dan memberatkan orang tua siswa,” ujar Sarjono.
Ia menambahkan bahwa pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan instansi terkait untuk menindaklanjuti temuan ini.
“Jika belum terjadi distribusi secara luas, kami akan mendorong agar praktik penjualan bahan seragam yang membebani segera dihentikan. Pemerintah sudah memberikan berbagai bentuk bantuan pendidikan untuk meringankan beban masyarakat. Jangan sampai ada kebijakan di tingkat sekolah yang justru mencederai semangat itu,” tambahnya.
Sarjono menegaskan bahwa masalah ini akan menjadi prioritas Komisi III dan akan segera dibahas dalam rapat internal maupun lintas sektor.
“Kami tidak akan segan memberikan sanksi terhadap sekolah-sekolah yang terbukti melanggar aturan yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi ini sangat penting untuk mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif dan tidak diskriminatif,” tegasnya.
Media Partner menyatakan komitmennya untuk terus mengawal perkembangan kasus ini dan akan segera meminta tanggapan resmi dari Bupati Purbalingga guna memperoleh kejelasan langkah penanganan dari pemerintah daerah.
Prima
