Banggai Laut || Sulteng Mitra TNI – POLRI.com
31/07/2025 Jeritan amarah dan kepedihan terdengar dari Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Dandy Adhi Prabowo, anggota Komisi III, lantang mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk segera mencabut seluruh izin operasi perusahaan tambang nikel di Desa Siuna, Kecamatan Pagimana.
Tuntutan ini bukan sekadar permintaan, melainkan sebuah ultimatum yang lahir dari rentetan pelanggaran brutal yang merusak alam dan kehidupan warga.
Namun, pertanyaan besar kini muncul: apakah ini sebuah perjuangan tulus, atau hanya gertakan politik belaka?
“Sebagai putra Banggai, hati saya teriris melihat bumi Babasal dijarah.
Mereka datang dengan janji manis, mengeruk kekayaan alam kami, lalu pergi meninggalkan luka dan kehancuran.
Kita—anak cucu kita—yang akan menanggung beban kejahatan lingkungan ini,” tegas Dandy dengan nada penuh kemarahan.
Pernyataan ini menusuk, tetapi publik menanti bukti bahwa kemarahan ini tidak akan layu di meja perundingan.
*Retorika Tajam di Balik Aksi yang Tumpul?*
Dandy menyoroti dua dosa besar yang telah dilakukan perusahaan. Pertama, pembabatan puluhan hektare hutan mangrove, yang merupakan benteng alami yang seharusnya dilindungi. Tindakan ini merupakan pengkhianatan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2025.
Kedua, pengambilan material untuk penimbunan jetty dari luar wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP), praktik ilegal yang melanggar telak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba).
Ia juga membongkar dokumen perizinan lingkungan yang pincang dan tidak lengkap sebagai bukti nyata betapa serampangan-nya operasional tambang ini.
Dampak semua ini bukan lagi isapan jempol: lebih dari 15 hektare hutan mangrove musnah, 250 hektare sawah gagal panen, dan Teluk Siuna kini menjadi zona mati. Kerusakan ini adalah aib yang tak termaafkan, sebuah tamparan keras bagi para pemangku kebijakan.
*Saatnya Melawan, Bukan Sekadar Bersuara*
Sebagai wakil dari Banggai Bersaudara, Dandy Adhi Prabowo mengecam keras sikap Kementerian ESDM yang seolah-olah membiarkan kejahatan lingkungan ini terjadi. Ia mendesak agar kementerian segera bertindak. Namun, desakan ini juga harus ditujukan pada dirinya dan lembaga yang diwakilinya.
“Jika negara ini benar hadir untuk rakyat, maka izinkan saya bertanya: mengapa alam kami dipertaruhkan demi segelintir investor?” tanyanya. Namun, pertanyaan ini juga perlu dijawab oleh DPRD: apa langkah konkrit selanjutnya?
Masyarakat menuntut lebih dari sekadar pidato yang menggugah emosi. Setelah lontaran kata-kata yang setajam silet, publik menunggu aksi yang sama tajamnya.
Apakah Dandy dan rekan-rekannya akan mengawal kasus ini hingga tuntas?
Ataukah kegaduhan ini akan meredup seiring waktu, hanya menjadi catatan kaki di antara janji-janji kosong? Waktu dan tindakan nyata akan membuktikan.
Pimpinan Redaksi
