Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat || Mitra TNI – POLRI.com
3 Juli 2025,
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Sukabumi kini menjadi perbincangan panas. Dugaan “MUSDA” yang berujung family gathering mewah ke Bali pada Rabu dini hari, 25 Juni 2025, menuai kecaman tajam dari berbagai pihak.
Bagaimana mungkin di tengah himbauan Gubernur Jawa Barat untuk meniadakan study tour rekreatif dan perjuangan guru honorer yang tak kunjung usai, organisasi profesi guru justru asyik berlibur?
Kegiatan yang melibatkan ketua dan sekretaris PGRI tingkat kecamatan, serta ironisnya, didampingi sejumlah pejabat Dinas Pendidikan,kabid, kasi, dan staf
Ini terang-terangan menunjukkan wajah lain. Data dan informasi yang dihimpun mengungkap bahwa acara ini jauh dari nuansa musyawarah.
Foto dan video yang beredar luas di media sosial, khususnya status WhatsApp salah satu oknum pengurus, memperlihatkan aktivitas wisata keluarga dengan seragam “Family Gathering”. Bahkan, yel-yel “PGRI Kabupaten Sukabumi jalan-jalan” seolah menegaskan bahwa ini adalah plesiran massal, bukan agenda organisasi yang substansial.
Surat Edaran Gubernur Diabaikan, Sensitivitas Publik Dikebiri
Keberangkatan rombongan ini terjadi di tengah masa kerja, seolah mengabaikan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 42/PK.03.04/KESRA yang melarang tegas kegiatan studi tour atau kunjungan rekreatif oleh satuan pendidikan. Sebuah tamparan telak bagi komitmen pendidikan dan kepatuhan terhadap kebijakan publik.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Eka Nandang Nugraha, hanya bisa berdalih singkat saat dikonfirmasi, menyebut kegiatan ini agenda PGRI yang “dilaksanakan pada hari libur” dan bahwa pegawai Dinas Pendidikan yang ikut serta adalah “pengurus aktif”. Jawaban klise yang tak mampu membendung gelombang kritik.
Mencederai Pengabdian, Mengkhianati Solidaritas Profesi
Ketua DPD Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Sukabumi-Raya, Lutfi Yahya, tak menutupi kekecewaannya. “Bila ini hanya kegiatan rekreasi yang dibungkus seremonial menjelang habis masa bakti, maka ini mencederai semangat pengabdian,” tegas Lutfi. Ia menyoroti kontras yang menyakitkan: saat guru honorer berjuang mati-matian, PGRI justru berfoya-foya.
Lutfi bahkan mencium “unsur kepentingan tertentu” di balik kegiatan ini, terutama terkait pemilihan ketua PGRI periode selanjutnya mengingat masa jabatan pengurus yang kian menipis.
Potensi pelanggaran disiplin ASN yang diduga berangkat di hari kerja pun tak luput dari sorotannya.
Senada, Sekretaris Jenderal Perkumpulan Pemimpin Redaksi Independen (PPRI) mengecam keras. “PGRI memiliki fungsi dan tanggung jawab moral yang tinggi. Seharusnya menjadi garda terdepan memperjuangkan nasib guru, khususnya para Guru Honorer R3 Paruh Waktu yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan status,” ujar Sekjen PPRI dengan nada prihatin.
“Ketika para guru honorer berjuang demi masa depan mereka, PGRI justru bersenang-senang ke Bali. Ini menyakitkan, tidak mencerminkan semangat solidaritas profesi,” tambahnya, menegaskan betapa ironisnya situasi ini.
Anggaran Misterius: Kemana Uang Rakyat Mengalir?
Pertanyaan besar kini mengemuka: darimana sumber dana untuk kegiatan plesiran ke Bali ini? Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PGRI terkait asal-usul anggaran tersebut. Transparansi dan akuntabilitas menjadi tanda tanya besar yang harus dijawab.
Saat dikonfirmasi, Ketua PGRI Kabupaten Sukabumi hanya memberikan jawaban normatif, “Nanti hari Selasa kita ketemu untuk menjelaskan semuanya.” Sebuah janji yang ditunggu publik.
JWI dan PPRI tak akan tinggal diam. Mereka berkomitmen menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan wewenang dan potensi pelanggaran disiplin ASN.
Laporan akan dilayangkan ke Gubernur Jawa Barat, PGRI Provinsi, PGRI Pusat, Bupati, dan DPRD Kabupaten Sukabumi. Bahkan, Kejaksaan Tinggi pun tak menutup kemungkinan akan menjadi tujuan laporan, demi meminta klarifikasi terkait sumber anggaran kegiatan yang mencoreng nama baik organisasi guru ini.
Red##
