LUBUKLINGGAU || MITRA TNI – POLRI.COM
24 Juni 2025 Bandara Silampari di Lubuklinggau, yang seharusnya menjadi etalase peradaban dan kemajuan daerah, kini justru memancarkan aura kemunduran dan ketidakpedulian.
Bandara kebanggaan masyarakat Lubuklinggau, Musi Rawas, dan sekitarnya ini dikritik keras karena kondisi fasilitas publik yang memprihatinkan dan pelayanan yang terkesan arogan, bahkan memunculkan pertanyaan serius tentang transparansi pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Sejumlah laporan masyarakat dan pengamatan di lapangan menunjukkan degradasi nyata: sampah berserakan di mana-mana, atap terminal yang bocor dan luput dari perbaikan, serta sikap pelayanan yang jauh dari standar keramahan publik.
Kondisi jorok dan tidak profesional ini sangat ironis, mengingat Bandara Silampari di masa lalu pernah dibanggakan Kementerian Perhubungan sebagai salah satu bandara terbersih di Indonesia. Kini, reputasi itu hanya tinggal cerita, digantikan oleh cemoohan dari wisatawan yang merasa disambut oleh kesan kumuh.
“Ini bukan lagi sekadar kelalaian, ini adalah bentuk pembiaran sistematis terhadap fasilitas publik vital. Bandara ini seharusnya menjadi gerbang pertama yang ramah bagi siapapun yang datang ke daerah kami, bukan malah menciptakan kesan buruk,” tegas Rizki Triyanto Putra, perwakilan masyarakat Lubuklinggau yang menyuarakan kekecewaan ini.
“Kami melihat ada keacuhan yang mendalam dari pengelola, seolah tidak peduli dengan citra daerah.”
Sorotan juga tajam tertuju pada dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bandara Silampari. “Dengan kondisi bandara yang amburadul seperti ini, wajar jika masyarakat mempertanyakan, kemana sebenarnya dana CSR Bandara Silampari disalurkan selama ini?
Apakah dana tersebut sudah digunakan sesuai peruntukannya untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan, ataukah ada masalah transparansi dalam pengelolaannya?” tambah Rizki, menuntut akuntabilitas.
Bupati Musi Rawas Utara, H. Devi Suhartoni, turut mengamini perlunya perhatian lebih serius. “Kebersihan saat ini memang lumayan, namun pihak bandara harus lebih detail dan bertanggung jawab penuh dalam memperhatikan kebersihan lingkungan, baik selokan, dan lain-lain. Sangat disayangkan jika bandara yang strategis ini tidak terawat,” ujarnya.
Upaya masyarakat, rekan media, dan LSM untuk berdialog langsung dengan Kepala Bandara Silampari, Wachyu Setiawan, selalu terhalang. Selama tiga bulan terakhir, permintaan audiensi selalu dijawab dengan alasan “sedang di luar kota,” menciptakan kesan bahwa pimpinan bandara menghindari tanggung jawab dan tidak terbuka terhadap masukan publik.
Masyarakat Lubuklinggau menuntut intervensi segera dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Mereka mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan Bandara Silampari, termasuk penelusuran alokasi dan transparansi dana CSR, demi mengembalikan fungsi dan marwah Bandara Silampari sebagai kebanggaan daerah, bukan sumber kekecewaan.
Untuk perhatian serius:
#. Menteri Perhubungan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
#. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
#. Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
#. Gubernur Sumatera Selatan
#. Bupati Musi Rawas Utara
#. Wali Kota Lubuklinggau
#. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan
#. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau.
#. Ombudsman Republik Indonesia
#. Kejaksaan Tinggi
#. Media Massa Nasional dan Lokal
#. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait Pengawasan Publik/Anti-Korupsi
Publisher -Red
