NABIRE – Mitra TNI – POLRI.com
11 Juni 2025 | Kekecewaan mendalam diluapkan oleh anggota DPR Provinsi Papua Tengah terhadap pelayanan maskapai Sriwijaya Air yang dianggap amburadul, tidak profesional, dan tidak bertanggung jawab. Penundaan penerbangan rute Makassar–Nabire selama tiga hari berturut-turut membuat ratusan penumpang terlantar, termasuk rombongan anggota dewan usai menjalani tugas koordinasi nasional di Jakarta.
Anggota DPR Papua Tengah dari Fraksi NasDem, Anis Labene, B.Sc, menyebut Sriwijaya Air telah melakukan praktik yang merugikan masyarakat dan pantas dikenai sanksi tegas.
“Ini bukan sekadar keterlambatan. Ini adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak penumpang. Kami dijanjikan terus-menerus tanpa realisasi. Janji manajemen hanya menjadi harapan palsu. Ini penghinaan bagi masyarakat Papua,” tegas Anis melalui sambungan telepon, Rabu (11/6/2025).
Anis menjelaskan bahwa rombongannya bersama penumpang lain awalnya menumpang Sriwijaya Air dari Jakarta menuju Makassar. Mereka dijadwalkan melanjutkan penerbangan ke Nabire pukul 03.00 WIT, namun penerbangan ditunda hingga pukul 07.00. Lebih parah, saat pesawat sudah mengudara, pilot tiba-tiba mengumumkan kerusakan kelistrikan dan pesawat dipaksa kembali ke Makassar.
“Di udara, pilot bilang ada masalah listrik. Kami dipaksa mendarat lagi. Setelah itu tidak ada kejelasan. Kami di-PHP oleh maskapai, seolah ini hal sepele. Tapi ini menyangkut keselamatan dan waktu rakyat,” ujar Anis geram.
Tak hanya soal penundaan, Anis juga menyoroti dampak sosial dari ketidakprofesionalan maskapai. Banyak penumpang mengalami kerugian besar, baik secara waktu maupun materiil.
“Ada anak kecil yang sakit. Ada pekerja yang terancam dipecat karena telat masuk kerja. Kompensasi pun diberikan setengah hati. Ini sungguh memalukan,” kata Anis.
Dalam pernyataannya, Anis mendesak agar izin operasi Sriwijaya Air di wilayah Papua Tengah dicabut. Ia menilai selama ini tidak ada pengawasan tegas dari regulator, sehingga maskapai bertindak semaunya.
“Maskapai ini semau-maunya. Manajemennya harus dicopot, izinnya harus dicabut dari Papua Tengah. Ini bukan kali pertama. Tapi karena tidak ada sanksi, mereka terus lakukan pelanggaran,” tegasnya.
Sebagai bentuk respons, manajemen Sriwijaya Air bersama pihak Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar berjanji akan menyediakan tiga pesawat tambahan untuk mengangkut penumpang yang masih menumpuk tujuan Nabire.
Namun Anis meragukan janji ini akan ditepati. Ia meminta Kementerian Perhubungan turun tangan langsung dan mengevaluasi maskapai-maskapai yang lalai di wilayah timur Indonesia.
“Setiap kali dijanjikan, hasilnya nihil. Ini bukan hanya soal pelayanan, ini soal harga diri rakyat Papua yang tidak bisa terus-menerus dipermainkan,” tandasnya.
