Jambi || Mitra TNI – POLRI com
Program Gerakan Posyandu Aktif (GPA) di Kabupaten Merangin, Jambi, yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Posyandu, menimbulkan pertanyaan terkait transparansi pengelolaan anggarannya.
Program ini didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.
Namun, detail alokasi anggaran untuk berbagai item, termasuk konsumsi dan transportasi, belum sepenuhnya transparan.
Dua pelaksanaan GPA yang menjadi sorotan :
17 Maret 2025 di Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko. Kegiatan ini bertepatan dengan bulan Ramadhan. Ketua Posyandu Desa Sungai Kapas menyatakan bahwa dirinya dan anggota Posyandu hanya menerima bingkisan (parcel) meskipun acara dihadiri oleh banyak pejabat. “Saat acara itu, bulan puasa, saya dan anggota hanya diberi bingkisan seperti parcel,” ujar ketua Posyandu. “Yang hadir lumayan ramai, banyak bapak-bapak dan ibu pejabat,” tambahnya.
14 Mei 2025 di Desa Mampun Baru, Kecamatan Pamenang Barat.
Kegiatan ini dihadiri sekitar 200 orang, termasuk kader dari empat Posyandu di Desa Mampun Baru, tokoh masyarakat, perwakilan siswa SMK, dan kepala desa/istri dari desa sekitar. Kepala Desa Mampun Baru menjelaskan bahwa berdasarkan informasi dari Ibu Novira, pihak Dinas Kesehatan membantu sebesar Rp1.000.000 untuk biaya konsumsi dan Rp300.000 untuk uang kebersihan. “Itu yang disampaikan Ibu Novira ke saya lewat telepon, dan uangnya ditransfer ke rekening saya,” ujar Kades.
“Untuk memenuhi kekurangan, kita tambah sendiri. Bendahara saya bilang totalnya Rp3.400.000,” tambahnya.
“Saya tidak enak dan malu kalau ada yang tidak kebagian makan,” lanjut Kades.
19 Mei diruangan Ermanto, SKM, M.Si, Kabid Kesehatan Masyarakat Kabupaten Merangin, enggan berkomentar detail mengenai besaran dana GPA. Ia mengalihkan pertanyaan tersebut ke Inspektorat, namun mengakui bahwa hingga Mei 2025, GPA telah dilaksanakan dua kali dari empat kali rencana pelaksanaan tahun ini. Ia menjelaskan bahwa DPA mengalokasikan anggaran untuk operasional seperti tenda, kursi, snack, dan makan, tetapi mengaku lupa nominalnya. “Yang penting kegiatannya dilaksanakan. Soal anggaran, itu ranahnya Inspektorat,” ujarnya.
Seorang ahli administrasi publik menekankan pentingnya Posyandu sebagai program vital pemerintah. Perannya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama ibu dan anak, mengurangi angka kematian bayi dan balita, meningkatkan kesadaran kesehatan, dan mendukung program pembangunan berkelanjutan, tidak dapat diabaikan.
Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran GPA sangat penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program ini.##
