Gresik || Jatim Mitra TMI – POLRI.com
Proses hukum terkait dugaan korupsi Dana Desa Gadingwatu, Kecamatan Menganti, Gresik, terus menunjukkan perkembangan signifikan. Pada Rabu, 12 Mei 2025, satu persatu perangkat desa kembali dipanggil oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Gresik untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Salah satu pihak yang memenuhi panggilan tersebut adalah bendahara desa periode sebelumnya. Berbeda dengan sikap tertutup yang ditunjukkan bendahara aktif saat ini, bendahara lama justru tampil kooperatif. Ia hadir tepat waktu dan bersedia memberikan keterangan lengkap kepada penyidik terkait alur penggunaan Dana Desa selama masa jabatannya.
Pada hari yang berbeda, Sahrul, bendahara desa aktif, juga terlihat menjalani pemeriksaan di ruang Idik II Polres Gresik. Namun, ketika sejumlah wartawan berusaha mengonfirmasi keterlibatannya, Sahrul menunjukkan sikap yang dianggap arogan dan menolak memberikan keterangan. Ia bahkan memilih menghindari sorotan media, memperkuat spekulasi publik tentang dugaan keterlibatannya dalam perkara ini.
Pemeriksaan Perangkat Desa terus bergulir. Berdasarkan informasi yang dihimpun, hingga Jumat, 16 Mei 2025, penyidik Polres Gresik masih terus melanjutkan pemeriksaan terhadap seluruh perangkat desa Gadingwatu, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak menjabat. Nama-nama penting, termasuk mantan bendahara lama, serta beberapa tokoh masyarakat, turut dimintai keterangan untuk mengungkap aliran dana dan potensi penyelewengan yang terjadi.
Aroma Intervensi dan Intimidasi
Di tengah proses penyidikan yang sedang berlangsung, muncul dugaan adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu. Beberapa sumber menyebut adanya tekanan kepada saksi dan perangkat desa agar tidak memberikan keterangan yang merugikan Kepala Desa Gadingwatu, Madi, yang diduga kuat sebagai aktor utama dalam kasus ini.
Bahkan, indikasi intimidasi terhadap pelapor maupun pihak yang hendak bersaksi juga mulai terendus. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan kemungkinan proses hukum yang dipolitisasi dan tidak berjalan secara objektif.
Warga Gadingwatu Gerah, Lapor ke Berbagai Institusi
Menanggapi situasi yang kian memanas, ratusan warga Desa Gadingwatu mulai menunjukkan reaksi keras. Mereka mengaku kecewa dan marah atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum kepala desa. Dalam semangat menjaga keadilan dan transparansi, warga secara kolektif melaporkan kasus ini ke berbagai lembaga seperti Aparat Penegak Hukum (APH), Inspektorat Kabupaten Gresik, DPRD, hingga Wakil Bupati Gresik.
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk desakan agar kasus ini ditangani secara serius dan profesional, tanpa campur tangan politik maupun kekuasaan yang bisa mencederai keadilan.
Komitmen Media Mitra TNI-POLRI Kawal Kebenaran dan Keadilan
Sebagai media independen yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dan supremasi hukum, kami berkomitmen untuk terus mengawal perkembangan kasus ini. Penegakan hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Keadilan harus ditegakkan, dan setiap pelaku penyalahgunaan kewenangan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Ynt
