Pemalang || Mitra TNI – POLRI.com
Ketiadaan informasi publik yang transparan terkait program Desa di Muncang, Kecamatan Bodeh, Pemalang, memicu pertanyaan serius dari warga.
Fakta bahwa papan informasi Desa tidak terpasang, termasuk rincian program tahun berjalan dan sebelumnya, mengindikasikan potensi masalah dalam akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Keluhan warga tidak berhenti di situ. Kondisi BUMDes yang dilaporkan mati suri dan fasilitas kesehatan Desa, berupa ambulans yang disebut tak layak pakai, menambah daftar panjang isu yang perlu ditelisik lebih dalam.
Konfirmasi dari Sekretaris Desa Muncang terkait kondisi ini memperkuat validitas keluhan masyarakat.
Lebih lanjut, sorotan tertuju pada pengelolaan aset Desa yang terkesan tertutup. Keberadaan bangunan ruko di area publik Desa yang penanganannya disebut berada di luar pengetahuan Perangkat Desa, langsung di bawah kendali Kepala Desa, menimbulkan kecurigaan akan potensi penyalahgunaan wewenang dan aset.
Ketidakjelasan dan kurangnya transparansi dalam tata kelola Desa Muncang ini memunculkan indikasi kuat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Respons cepat dan tegas dari Inspektorat serta Aparat Penegak Hukum (APH) sangat dibutuhkan untuk melakukan audit menyeluruh dan mengembalikan kepercayaan publik.
Penundaan tindakan hanya akan memperburuk citra pemerintahan desa dan menghambat realisasi program-program pembangunan yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat.
(Red)
