Gresik || Jatim Mitra TNI – POLRI.com
Sejumlah organisasi yang tergabung dalam aliansi masyarakat Gresik, yakni Pramuniaga Alun-Alun Gresik (PPAG), Persatuan Kereta Wisata Gresik (PKWG), PASSER Wong Bodho, Komite Pendidikan Rakyat (KPR) dan Fspbi Kasbi,KSPI menggelar aksi unjuk rasa di beberapa titik strategis di Kabupaten Gresik, (2/5/2025).
Mereka menyampaikan tiga tuntutan utama yang dianggap mendesak untuk segera diselesaikan.
Dedik Susanto ( passer )M yasin ( GERAM) ,T purnomo ( kpr ),A bdl hakam ( FSPBI KASBI) selaku Humas aksi dan koordinator yang juga sebagai pengurus , menegaskan bahwa sistem pendidikan yang menyalahi aturan undang undang kontitusi hanya akan memperburuk kondisi ekonomi para masyarakat Gresik khususnya
Dalam pertemuan dengan angota DPRD Gresik, yuyun wahyudi , Komisi III DPRD
disampaikan bahwa pemerintah kabupaten Gresik bertanggung jawab dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun ( SD/MI, SMP/ MTs, dan SMA/SMK/MA) BEBAS BIAYA SEKOLAH
Namun, DPRD berjanji akan mengkaji ulang kebijakan ini agar lebih adil bagi semua masyarakat gresik sehingga harus dilakukan secara bijaksana.
“Tuntutan kedua adalah tindak dan sangsi tegas pejabat di Dinas Pendidikan Gresik yang diduga terlibat dalam yang melanggar aturan ,terutama dalam hal pendanaan biaya sekolah siswa / siswi
Aksi berlanjut ke kantor pemkab Gresik, di mana koordinator aksi, Safiudin, menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar hak pendidikan masyarakat.
Ketua KPR, M. Yasin, menyerukan agar masyarakat yang mengalami kendala pendidikan segera melapor ke KPR untuk ditindaklanjuti.
“Tuntutan terakhir adalah dorongan kepada pemerintah kabupaten Gresik agar lebih serius menangani pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun _ bebas biaya pendidikan negri/ swasta
Pasca demontrasi di depan jalan raya
Massa aksi mengapresiasi langkah pengawalan yang telah diambil Polres Gresik
Mereka berharap sinergi antara lembaga pemerintah dan masyarakat terus diperkuat demi menciptakan keadilan sosial di kabupaten Gresik. Aksi yang berlangsung damai ini mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap kebijakan.
Snaker
