Nabire || Papua Tengah MitraTNI -POLRI.com
Sebanyak 460 personel gabungan dari Kepolisian Resor (Polres) Nabire dan TNI dikerahkan untuk mengamankan aksi massa yang direncanakan berlangsung di sejumlah titik strategis di wilayah kota. Enam lokasi pengamanan utama mencakup Hotel Adamant, Pasar Karang, Pasar Kalibobo, Jalan Kusuma Bangsa, RSUD Nabire, dan Hotel Mahavira.
Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu, S.I.K., menegaskan bahwa pengamanan dilakukan secara terpadu bersama unsur TNI guna memastikan situasi tetap kondusif. “Kami pastikan seluruh personel gabungan siap di lapangan, tidak ada yang tercecer, dan setiap pergerakan massa harus terpantau dengan baik,” tegas AKBP Tatiratu, (7/4/2025).
Dalam arahannya, Kapolres menginstruksikan seluruh personel gabungan untuk melakukan razia secara humanis terhadap barang-barang berbahaya seperti senjata tajam dan senjata tradisional. Pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan persuasif, namun tetap siaga terhadap potensi gangguan keamanan.
“Jika ditemukan benda-benda berbahaya seperti panah, tombak, kapak, atau parang, segera amankan dengan prosedur. Tapi ingat, sampaikan dengan sopan dan didampingi rekan saat melakukan pemeriksaan,” ujarnya.
Setiap titik pengamanan telah ditugaskan operator dokumentasi dari unsur Polri maupun TNI yang bertanggung jawab penuh atas pengambilan foto dan video. Dokumentasi ini menjadi bagian penting untuk pelaporan ke kabag Ops Polres Nabire.
Kapolres juga menekankan agar seluruh personel menyesuaikan pola pengamanan berdasarkan eskalasi. Jika massa mulai keluar dari lorong menuju jalan utama, blokade harus dibentuk untuk mencegah long march. “Kami tidak melarang penyampaian aspirasi, tapi yang tidak kami izinkan adalah kegiatan long march yang dapat mengganggu ketertiban umum,” katanya.
Jika massa melakukan tindakan dorongan atau pelemparan, personel diminta mundur secara taktis dan melapor berjenjang. Segala bentuk penggunaan gas air mata, water cannon, atau tembakan peringatan hanya dapat dilakukan atas komando langsung dari Kapolres atau pejabat yang ditunjuk.
“Setiap tindakan harus terukur dan tidak membabi buta. Saya akan ambil keputusan akhir, dan apabila diperlukan, saya akan minta petunjuk langsung dari Bapak Kapolda,” tegas AKBP Tatiratu.
Gabungan Polri-TNI hadir bukan untuk membatasi kebebasan berpendapat, tetapi untuk menjaga ketertiban umum dan kenyamanan warga. Jalan raya tetap menjadi fasilitas publik yang tidak boleh dikuasai oleh satu kelompok.
“Tujuan utama aksi adalah penyampaian aspirasi di kantor DPRP, bukan penguasaan jalan umum. Mari kita jaga Nabire tetap aman dan damai,” tutup Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu.
_Arief Aw-
