Gresik | Jatim | MitraTNI – POLRI.com
Masyarakat ternyata cerdas dalam melihat/mengawasi pembangunan Desa. Bantuan Khusus (BK) kurang bayar merupakan anggaran APBD bukan anggaran dari pemerintah pusat atau Dana Desa (DD).
Hal itu terjadi di pemerintah Desa Randupadangan dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan pembangunan diduga tidak akurat.
Papan informasi yang terpasang itu dengan judul pembangunan JPD itu ditulis Dana Desa tahun 2024 Padahal pembangunan tersebut merupakan Pencairan. BK kurang bayar yang bersumber dari APBD bukan APBN (Dana Desa)
Ada apa dengan Pemdes Randupadangan apakah ada tujuan dengan dugaan hendak korupsi padahal ada BK yang cair ratusan juta,sudah terlihat ada main tak benar dengan Pemdes Randupadangan pengerjaan fisik asal – asalan malah di tambah mengelabuhi Masyarakat dengan memberikan informasi palsu.
Apakah ada anggaran dari DD yang tak terealisasi dan ada dugaan korupsi Pemdes Randupadangan memberikan informasi kepada Masyarakat Palsu.
Redaksi MitraTNI – POLRI.com melalui Sekdes Samsul Arip menanyakan adanya Papan informasi proyek Samsul Arif menjawab ” BK ( Bantuan Khusus ) salah cetak ,’ ungkap Sekdes Samsuk Arif
Jawaban yang tak masuk akal sudah jelas sumber dana BK kurang bayar Tahun 2023 namun dibtulis kegiatan DD ( Dana Desa ) tahun 2024.
Sekelas Sekdes yang dari konfirmasi pemberitaan sebelumnya nenantang jadi narasumber dalam pemberitaan dan menyuruh menungguhi proses pengerjaan proyek Desa.bahwa jelas jelas pengerjaan proyek tersebut diduga mengandung unsur korupsi.
Redaksi menanyakan kasie pembangunan Kecamatan Menganti terkait papan informasi Yanto membalas konfirmasi Redaksi bahwa salah tulis palingo ,matur suwun kabare ( salah tulis terimakasih infonya ) ya tolong sampean arahkan ,” tutur Kasie Pembangunan Yanto
Redaksi
