JAKARTA MITRATNI – POLISI.COM
Ketua Umum Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (Ketum A-PPI) Ade Julhaidir berharap semua institusi dan OPD dapat bekerjasama hubungan yang baik dengan insan media tanpa ada diskriminasi.
Hal ini karena belakangan ini banyak isu pengkotak-kotakan dan perlakuan berbeda terhadap insan media hanya berdasarkan status verifikasi Dewan Pers.
Memilih-milih media yang hanya sudah terverifikasi , hal ini sangat memprihatinkan. Padahal dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 tidak diamanatkan bahwa perusahaan media harus terverifikasi oleh Dewan Pers. Selasa 18/6/24
Ade Julhaidir, yang akrab disapa Bang Jul, berharap agar semua pihak, baik masyarakat, institusi, maupun pemerintah dapat menjaga kerjasama yang baik dengan insan pers untuk kemajuan pembangunan Indonesia.
Instansi-instansi harus peka terhadap perkembangan dunia digitalisasi, bahwa informasi yang disebarkan melalui media online atau media, cetak dan elekronik tidak boleh hanya dimonopoli oleh kelompok tertentu. Perusahaan media yang sudah memiliki izin dan legalitas dari Kemenhumkam sudah diakui oleh negara.
Ketum A-PPI berharap agar hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat harus dijunjung tinggi dan dihargai. Setiap perusahaan media dan wartawan tentu ingin terus berkembang dan memberikan informasi seakurat mungkin. Meskipun proses verifikasi membutuhkan waktu dan biaya, sertifikasi dari Dewan Pers dan program UKW serta SKW adalah langkah ke depan menuju perkembangan media dan wartawan yang lebih baik.
Setiap wartawan dan media pasti ingin berkembang, namun untuk mengikuti proses seleksi tersebut memerlukan biaya.
Dan berdasarkan UU Pers, perusahaan media yang sudah berbadan hukum diakui sebagai legal untuk melakukan kegiatan media. Oleh karena itu, diharapkan tidak ada lagi perlakuan diskriminatif terhadap perusahaan media baik dalam kesepakatan kerjasama maupun pengembangan sistem informasi. Tutup Ade Julhaidir.( Red )
